Tanah merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Namun, tidak semua tanah yang dimiliki oleh masyarakat memiliki sertifikat. Tanah tanpa sertifikat seringkali menjadi permasalahan yang menghambat pembangunan dan investasi di wilayah tersebut. Masalah ini juga dapat mempengaruhi nilai aset yang dimiliki oleh masyarakat.
Tanah tanpa sertifikat dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan kepemilikan tanah yang tidak dicatat secara resmi, perubahan peruntukan tanah, atau karena sertifikat hilang atau rusak. Akibatnya, banyak orang yang mempermasalahkan kepemilikan tanah tersebut, bahkan terjadi sengketa antara dua pihak yang mengklaim kepemilikan tanah.
Dalam praktiknya, sertifikat tanah merupakan bukti sah atas kepemilikan tanah dan hak-hak atas tanah tersebut. Tanah yang tidak memiliki sertifikat, meskipun sudah dikuasai oleh masyarakat selama bertahun-tahun, tidak akan dapat diakui secara hukum. Tanah tanpa sertifikat juga dapat menjadi penghambat dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan, sehingga sulit bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai jaminan atau sebagai modal usaha.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk mendorong masyarakat agar mengurus sertifikat tanah secara resmi dan legal. Pemerintah memberikan berbagai insentif dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat, seperti pembebasan biaya administrasi, program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), dan pendaftaran tanah elektronik (e-land registration). Pemerintah juga telah membentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran tanah dan pengelolaan sertifikat tanah.
Masyarakat pun perlu menyadari pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti sah atas kepemilikan tanah dan hak-hak atas tanah tersebut. Selain itu, sertifikat tanah juga dapat memperkuat nilai aset, sehingga dapat digunakan sebagai modal usaha atau sebagai jaminan dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan.
Namun, pengurusan sertifikat tanah juga dapat menjadi permasalahan bagi masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap informasi atau yang tidak mampu membayar biaya pengurusan sertifikat. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengadakan sosialisasi dan memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat yang kurang mampu.